pabrik conblock murah bali

UN SMP N 19 JAKARTA

Smp N 19 Jakarta

Mengkhawatirkan dengan tipisnya lembar jawaban maka murid murid  takut akan rusaknya lembar jawaban tersebut

Kesek SMP N 19 Jakarta menyarankan agar mencetak lembar jawaban jangan terpokus dengan satu perusahaan percetakan saja, paling tidak satu propinsi ditangani dengan satu percetakan

Siswa dan orang tua murid SMP N 19 jakarta sangat mengkhawatirkan dengan tipisnya kertas jawaban karena dengan tipisnya lembar jawaban dapat  atau mudah rusak sehingga mengkhawatirkan kelulusan.

Soal kebocoran lembar jawaban itu Cuma bohong belaka, sedangkan siswa tidak mengkhawatirkan dengan soal ujian tersebut karena mereka telah dibekali dengan materi-materi pelajaran dari guru dan tempat-tempat bimbel

DATA TUNGGAL BARU SEKITAR 139 JUTA

Warga yang sudah merekam data untuk KTP elektronik sudah sebanyak 175 juta jiwa. Namun, dari jumlah itu, data yang dipastikan tunggal baru 139 juta, sisanya belum terverifikasi secara daring (online) untuk mengetahui kemungkinan adanya perekaman ganda.

Meskipun begitu, menurut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Jumat (22/2), di Jakarta, semua data tersebut dimasukkan dalam data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) untuk Pemilihan Umum 2014. Karena itu, data tersebut tidak ditandai sebagai ”tunggal” pada DP4.

”Bagaimana kami menulis itu tunggal kalau masih offline. Sebanyak 175 juta (hasil perekaman KTP elektronik) itu sudah masuk dan kami perkirakan mendekati tunggal. Tapi, yang sudah pasti tunggal 139 juta. Yang lain masih kami uji lagi, mumpung ada waktu 4 bulan,” tutur Gamawan.

Sebelumnya, berkali-kali Gamawan mengatakan, data hasil perekaman KTP elektronik sebanyak 175 juta bisa diyakini akurasi dan validitasnya. Karena itu, dari sekitar 190 juta data penduduk pada DP4 yang diserahkan ke KPU, Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) tinggal memutakhirkan data 15 juta penduduk. Apabila jumlah ini dibagi 77.465 kelurahan/desa, rata-rata hanya sekitar 200 penduduk yang masih perlu dicek (Kompas, 7 Februari 2013).

Anggota Komisi II DPR, Arif Wibowo, menengarai DP4 yang disampaikan pemerintah ke KPU masih ”kotor”. ”Dari sekitar 190 juta data penduduk di DP4, masih ada lebih dari 57.000 jiwa yang berusia di bawah 10 tahun. Juga masih ada ribuan data ganda dan ber- NIK (nomor induk kependudukan) sama. Data hasil rekam KTP elektronik hanya sekitar 134 juta,” ujarnya.

Karena itu, Arif meminta KPU menyinkronkan DP4 dengan data hasil pilkada/pemilu terakhir. Setelah itu, data pemilih perlu dimutakhirkan dan diteliti dengan sungguh-sungguh.

Gamawan menilai tidak banyak data yang tidak valid. ”Semua (pembersihan data) masih berjalan sampai Oktober,” katanya. Kemendagri juga akan berkoordinasi dengan KPU terkait hasil pembersihan data.

Anggota KPU, Hadar N Gumay, memastikan Pantarlih akan mengecek semua data warga yang berhak memilih tanpa membedakan kesertaan dalam perekaman KTP elektronik. Dari hasil pencocokan dan penelitian, KPU menyusun daftar pemilih sementara.

Sumber : Kompas